TintaOtentik.Co – DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel agar tidak keliru dalam menentukan lokasi pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul rencana ekspansi fasilitas pendidikan tingkat SMP oleh Pemkot dalam beberapa tahun ke depan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel, Adi Surya Purba menyatakan, bahwa secara prinsip pihaknya mendukung langkah pemerintah memperluas akses pendidikan melalui penambahan SMP Negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut positif dan relevan, terutama bila didasarkan pada kebutuhan riil di wilayah yang masih mengalami keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Namun demikian, Adi mengingatkan, agar kebijakan tersebut tidak justru berdampak negatif terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
Ia menilai, kesalahan dalam menentukan lokasi pembangunan SMPN baru berpotensi mematikan sekolah swasta yang sudah lebih dulu beroperasi dan melayani masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan SMP Negeri baru justru mematikan sekolah swasta. Pemerintah harus memastikan penentuan lokasi benar-benar berdasarkan kajian kebutuhan riil di lapangan,” ujar Adi, dikutip Rabu, (4/3/2026).
Adi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel itu menegaskan, bahwa sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama ini, sekolah swasta dinilai turut menopang layanan pendidikan, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau sekolah negeri.
Karena itu, ia meminta agar rencana ekspansi sekolah negeri dibarengi dengan pemetaan yang matang, termasuk analisis sebaran sekolah swasta dan tingkat keterisian siswa di masing-masing kecamatan. Dengan perencanaan berbasis data, potensi persaingan tidak sehat dapat dihindari.
Adi menekankan, agar implementasi program tersebut dilakukan secara terukur dan berbasis data, sehingga tidak menimbulkan dampak tidak langsung terhadap sekolah swasta yang selama ini turut berperan dalam pelayanan pendidikan di Tangsel.
Ia juga meminta Pemkot melibatkan DPRD, pemangku kepentingan pendidikan, serta perwakilan sekolah swasta dalam proses perencanaan. Dialog terbuka dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Jika tujuannya untuk pemerataan dan menjawab kekurangan kursi SMP Negeri di wilayah tertentu, tentu ini langkah yang patut diapresiasi. Negara memang wajib hadir memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang adil,” tandasnya.
Rencana pembangunan SMPN baru sendiri telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangsel 2025–2029.
Dalam dokumen tersebut, Pemkot menargetkan penambahan unit sekolah baru (USB) tingkat SMP untuk menjawab kebutuhan kursi bagi lulusan SD yang terus meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan proyeksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, jumlah lulusan SD setiap tahun mencapai belasan ribu siswa, sementara daya tampung SMP Negeri masih terbatas.
Kondisi ini kerap memicu persaingan ketat saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama di wilayah padat penduduk seperti Ciputat, Pamulang, dan Serpong.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, Pemkot Tangsel dikabarkan menyiapkan lahan di sejumlah kecamatan yang dinilai mengalami kekurangan kursi SMP Negeri.
Selain pembangunan gedung baru, pemerintah juga merencanakan penambahan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah negeri yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas tampung.
Laporan: iwanpose
