TintaOtentik.co – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, berangkat ke Kazan, Rusia, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 yang diselenggarakan oleh Presidensi Rusia pada 23-24 Oktober 2024. Sugiono hadir sebagai utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran Sugiono di forum ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam forum internasional, sekaligus memperkuat hubungan dengan semua negara, termasuk anggota BRICS.
Di dalam forum tersebut, Sugiono menyampaikan surat ketertarikan untuk bergabung dengan aliansi yang terdiri dari lima negara besar: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).
Pada awal 2024, beberapa negara lain seperti UEA, Iran, Mesir, dan Ethiopia telah bergabung, sehingga jumlah anggota kini menjadi sembilan. Jika Indonesia ikut bergabung, keanggotaan ini akan mencapai sepuluh negara.
“Pada KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, (26/10/2024).
Langkah ini dianggap sebagai perwujudan dari politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia, yang berarti Indonesia memiliki kebebasan untuk bergabung dengan aliansi manapun dalam kelompok negara global.
“Dan perlu kami tekankan bahwa keinginan Indonesia tergabung di dalam BRICS ini juga merupakan pengejawantahan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan semakin menunjukkan bahwa Indonesia tetap tidak ingin ikut kubu manapun di dalam berbagai aspek,” kata dia.
Bergabung dengan BRICS, Kabinet Merah Putih memiliki sejumlah target yang ingin dicapai dalam lima tahun masa kerja, termasuk ketahanan pangan, ketahanan energi, pengurangan kemiskinan, serta pengembangan sumber daya manusia.
“Dan diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang,” jelasnya.
Sebelumnya, pada 2023 silam Indonesia telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung, namun respons yang diberikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah ingin mengkaji terlebih dahulu manfaatnya, dan menyatakan tak ingin tergesa-gesa.
