TintaOtentik.co – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dengan Menterinya yaitu Sri Mulyani, tengah memfinalisasi kebijakan baru yang akan mewajibkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan sejenisnya, untuk memungut pajak dari para pedagang yang berjualan di dalamnya. Rencana ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha daring dan luring, serta memperluas basis penerimaan negara di sektor ekonomi digital yang tumbuh pesat.
Mengutip laporan Reuters, kebijakan ini akan menyasar pedagang yang memiliki omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Besaran pajak yang dikenakan adalah 0,5 persen dari total pendapatan penjual, dan pungutannya akan dilakukan langsung oleh platform e-commerce tempat penjual beroperasi.
Regulasi ini dijadwalkan terbit dalam bentuk peraturan baru yang ditargetkan keluar paling lambat bulan depan. Selain mengatur mekanisme pemotongan pajak, aturan ini juga akan memuat ketentuan sanksi bagi platform e-commerce yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan maupun terlambat dalam pelaporan.
Respons Pelaku Industri dan Kekhawatiran UMKM
Menanggapi rencana tersebut, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyampaikan seruannya agar pemerintah tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan ini. Budi, perwakilan idEA, melalui pernyataan tertulis pada Rabu (25/6), meminta agar implementasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh ekosistem digital, termasuk pelaku UMKM dan infrastruktur perpajakan.
“Dari sisi asosiasi, idEA mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku UMKM, kesiapan infrastruktur baik di sisi platform maupun pemerintah, serta pentingnya sosialisasi yang luas dan komprehensif kepada masyarakat,” ujarnya.
Budi menekankan pentingnya menjaga ruang tumbuh bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, dukungan sistem, edukasi teknis, dan komunikasi yang menyeluruh kepada penjual menjadi kunci agar transisi ke sistem baru ini tidak menimbulkan disrupsi yang merugikan pelaku usaha kecil.
Upaya Mewujudkan Keadilan Fiskal
Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, memandang kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal. Ia menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha konvensional merasa terbebani karena harus membayar pajak, sementara sebagian besar penjual online belum tersentuh regulasi serupa.
“Jika beban pajak ini diterapkan secara kaku dan tanpa mempertimbangkan skala usaha, bisa jadi justru menghambat pertumbuhan sektor yang sedang berkembang ini,” ujar Yusuf dilansir dari CNNIndonesia.
Ia mengakui bahwa kebijakan ini membawa manfaat maupun tantangan. Di satu sisi, pemerintah bisa memperoleh penerimaan tambahan dari sektor digital, yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan layanan publik. Di sisi lain, implementasi di lapangan tidak akan mudah, mengingat skala transaksi yang masif dan sifat perdagangan digital yang sering kali anonim dan lintas batas.
Yusuf juga menilai bahwa kepastian hukum bagi platform e-commerce bisa menjadi nilai tambah dari regulasi ini, namun diimbangi dengan konsekuensi biaya penyesuaian sistem serta potensi penurunan minat pedagang kecil untuk bergabung.
Dari sudut pandang pelaku usaha, Yusuf menyoroti kemungkinan positif berupa akses yang lebih besar terhadap layanan pemerintah, seperti pembiayaan dan pelatihan. Namun, ia mengingatkan bahwa tambahan beban pajak dan kerumitan administratif berisiko menurunkan keuntungan dan motivasi bagi pedagang kecil, apalagi jika tidak diimbangi dengan sistem yang mudah diakses dan edukasi yang memadai.
Sementara bagi konsumen, ia memperkirakan adanya dampak campuran. Perbaikan layanan publik yang dibiayai pajak akan memberi manfaat jangka panjang, namun dalam waktu dekat, konsumen kemungkinan akan menanggung kenaikan harga seiring dengan dialihkannya beban pajak oleh penjual.
Dorongan untuk Transformasi Pajak Digital
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyambut baik rencana ini sebagai langkah penting menuju keadilan fiskal di era ekonomi digital. Ia menyatakan bahwa negara tidak bisa terus membiarkan sektor e-commerce tumbuh tanpa kontribusi fiskal yang seimbang.
“Ketika platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada terus mencatatkan lonjakan transaksi, negara tak bisa terus membiarkan sektor ini beroperasi tanpa kontribusi yang sepadan,” jelasnya.
Menurutnya, menjadikan platform sebagai pemungut pajak akan membantu meminimalkan kebocoran penerimaan, menyederhanakan proses administratif, dan mendorong kepatuhan pajak, khususnya di kalangan UMKM. Ia menambahkan, sistem ini akan efektif jika disertai dengan edukasi fiskal menyeluruh dan infrastruktur pelaporan yang ramah pengguna.
Syafruddin juga menilai bahwa ketentuan batas omzet antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun menunjukkan bahwa pemerintah berniat memajaki pelaku usaha yang telah mapan, bukan mereka yang baru merintis. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap sangat bergantung pada transparansi data, integrasi antarplatform, dan kualitas edukasi terhadap pelaku usaha digital.
“Pemerintah harus menerapkan pajak e-commerce secara cermat dan adil agar kebijakan ini benar-benar memperkuat fondasi fiskal tanpa mematikan semangat pelaku usaha kecil,” tutupnya.
