TintaOtentik.Co – Peneliti Rights (Research Public Policy & Human Rights), Anita Melodina, menilai tingginya angka kekerasan anak menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Tangsel masih lemah dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, terutama di sekolah.
Ia menyoroti tidak efektifnya penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).
“Catatan pentingnya, Pemkot Tangsel gagal. Aturannya sudah jelas, mekanisme pencegahan dan penanganan sudah diatur, tetapi tidak dijalankan secara konsisten,” tegas Anita.
Ia menambahkan, predikat Kota Layak Anak seharusnya bukan simbol seremonial, tetapi cerminan nyata dari lingkungan yang aman.
“Kalau kota ini mendapat predikat Layak Anak, maka angka kekerasan tidak boleh setinggi ini. Apalagi sampai ada korban meninggal. Artinya standar layanan perlindungan belum terpenuhi,” ujarnya.
Anita juga menekankan pentingnya penanganan yang berpihak pada korban tanpa mengabaikan hak terduga pelaku yang juga masih di bawah umur.
“Setiap kasus perundungan harus ditangani komprehensif. Korban harus mendapat pemulihan, dan pelaku harus dibina. Kita tidak bisa menyelesaikan kasus anak dengan pendekatan hukuman semata,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkot Tangsel perlu memperkuat koordinasi dengan sekolah, kepolisian, tenaga psikolog, dan UPTD PPA agar kasus serupa tidak berulang serta sebagai langkah preventif.
Diberitakan sebelumnya siswa SMPN 19 Tangerang Selatan berinisial MH (13) meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Minggu (16/11/2025).
MH diduga mengalami intimidasi oleh teman sekelasnya sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menurut ibunya, Y (38), perlakuan tersebut tidak hanya berupa ejekan, tetapi juga kekerasan fisik.
Puncak kekerasan terjadi pada Senin (20/10/2025), ketika kepala MH dihantam menggunakan kursi besi oleh rekan sekelasnya. Sejak saat itu, kondisi korban terus menurun hingga harus menjalani perawatan intensif.
Laporan: iwanpose
