TintaOtentik.Co – Pemerintahan Palestina secara resmi menginisiasi pembentukan kantor penghubung (liaison office) guna mengintensifkan jalur koordinasi dengan Board of Peace (BoP).
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kesiapan otoritas Palestina dalam memegang kendali tata kelola pemerintahan serta menjaga stabilitas di wilayah Jalur Gaza.
Keputusan krusial ini disampaikan oleh Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui korespondensi resmi yang ditujukan kepada Nickolay Mladenov selaku Perwakilan Tinggi BoP untuk Gaza, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita WAFA pada Kamis (26/2/2026).
Dalam dokumen tersebut, Al-Sheikh mengonfirmasi bahwa unit penghubung ini berada di bawah komando langsung Perdana Menteri Mohammad Mustafa. Unit ini dipastikan telah siap beroperasi secara penuh untuk menjalankan mandatnya di Gaza.
“Kantor tersebut sepenuhnya siap untuk menjalankan tanggung jawabnya, memastikan saluran yang jelas dan terorganisir untuk koordinasi dan komunikasi,” tegas Al-Sheikh dalam suratnya.
Lebih lanjut, Al-Sheikh menjelaskan bahwa seluruh lini komunikasi dengan BoP disusun untuk menyelaraskan visi politik yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hal ini mencakup implementasi Rencana Perdamaian 20 Poin serta kepatuhan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.
Integrasi antara kantor penghubung, Kantor Perwakilan Tinggi BoP, dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dipandang sebagai fase transisi nyata demi mewujudkan keamanan jangka panjang di Gaza maupun Tepi Barat. Al-Sheikh meyakini skema ini akan berdampak positif bagi masyarakat tanpa memicu perpecahan otoritas.
“Langkah-langkah ini akan membantu meringankan penderitaan rakyat kami tanpa menciptakan dualitas pemerintahan, hukum, dan keamanan,” tambah Al-Sheikh.
Dukungan Penuh dari Indonesia
Inisiatif Palestina ini mendapat respons positif dari Pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan dukungannya saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela-sela Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa.
Sugiono memandang keberadaan kantor penghubung tersebut sebagai instrumen vital untuk mempererat kerja sama dengan BoP dalam mengupayakan perdamaian di Gaza. Ia juga menggarisbawahi bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP maupun International Stabilization Force (ISF) murni dilandasi misi kemanusiaan.
“Fokus utama kontingen Indonesia adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” ujar Sugiono.
Diplomat senior Indonesia tersebut juga menegaskan bahwa Jakarta berkomitmen penuh mengawal proses transisi di Palestina agar tetap berpijak pada hukum internasional, menjaga durasi gencatan senjata, serta mendorong terciptanya solusi dua negara (two-state solution) melalui proses politik yang akuntabel.
