TintaOtentik.Co – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp.497.511.339.020 pada tahun 2025.
“Realisasi capaian PAD yang dihasilkan dari PBB pada tahun 2025 senilai Rp.497.511.339.020,- dari target senilai Rp.462.000.000.000,- atau sebesar 107,7%,” Kepala Bapenda Tangsel, Eki Herdiana, dalam keterangan resminya kepada Tintaotentik.co, Rabu, (11/3/2026).
Eki mengatakan realisasi pajak daerah sektor PBB P2 dari tahun ke tahun cenderung meningkat dengan dengan data realisasi PBB dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:
- Tahun 2014 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.187,667,211,266 dengan catatan pertumbuhan masih nol persen.
- Tahun 2015 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.242,326,724,560 dengan angka pertumbuhan 29,1%.
- Tahun 2016 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.286,566,219,055 dengan angka pertumbuhan 18,3%.
- Tahun 2017 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.307,568,564,627 dengan angka pertumbuhan 7,3%.
- Tahun 2018 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.353,913,416,545 dengan angka pertumbuhan 15,1%.
- Tahun 2019 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.389,812,799,353 dengan angka pertumbuhan 10.1%.
- Tahun 2020 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.371,825,796,433 dengan angka pertumbuhan -4,6%.
- Tahun 2021 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.402,988,233,597 dengan angka pertumbuhan 8,4%.
- Tahun 2022 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.453,124,653,173 dengan angka pertumbuhan 12,4%.
- Tahun 2023 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.430,211,660,134 dengan angka pertumbuhan -5,1%.
- Tahun 2024 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.462,555,875,471 dengan angka pertumbuhan 7,5%.
- Tahun 2025 realisasi PBB-P2 sebesar Rp.497,511,339,020 dengan angka pertumbuhan 7,6%.
“Melihat dari angka prosentase potensi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diperkirakan akan terus meningkat dengan di tetapkan terobosan atau langkah langkah optimalisasi Pajak Daerah khususnya dalam hal ini PBB P2,” terang Eki.
Kemudian, Sekretaris Bapenda Tangsel, Rahayu Sayekti, menyampaikan terobosan untuk peningkatan PAD dari PBB-P2 diantaranya ialah penyesuaian NJOP untuk wilayah wilayah komersial dan Pendataan potensi aktif.
“Lalu koordinasi secara berkala dengan Instansi terkait (BPN, DPMPTSP & Kewilayahan), Integrasi NOP_NIB dan Verifikasi atau cleansing data PBB,” pungkas Ayu.
Laporan: iwanpose
