Tintaotentik.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons menohok kepada majalah internasional The Economist mengenai arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menjamin bahwa kondisi finansial negara masih berada dalam batas aman dan terkendali.
Saat ditemui di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (18/5/2026), Purbaya menegaskan bahwa defisit anggaran Indonesia berhasil ditekan di bawah ambang batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB, tahun lalu bukan 2,9 lho, 2,8 dari PDB defisitnya. jadi gak ada masalah,” ujar Purbaya.
Bandingkan Finansial RI dengan Krisis di Eropa
Purbaya menilai kritik yang diberikan oleh media asing tersebut kurang objektif. Menurutnya, performa pengelolaan keuangan Indonesia justru layak mendapatkan apresiasi jika disandingkan dengan kondisi global, khususnya negara-negara di kawasan Eropa yang saat ini tengah dibayangi defisit dan tumpukan utang yang jauh lebih besar.
Ia meminta pihak luar untuk melihat gambaran yang lebih luas sebelum menghakimi kebijakan domestik.
“Sekarang pun kita itung defisitnya berapa? jadi kalau the economist mandang kebijakan fiskal kita berantakan, coba lihat deh negara-negara di eropa berapa defisitnya? Utangnya berapa? itu mendekati 100 persen semua utangnya, kita masih mendekati 40 persen, harusnya dia memuji kita,” tambah Purbaya.
Poin-Poin Instabilitas yang Disoroti The Economist
Sebelumnya, The Economist menerbitkan ulasan yang memperingatkan adanya risiko guncangan fiskal akibat dua agenda besar pemerintahan saat ini, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rencana pendirian 80 ribu koperasi desa.
Kedua proyek ini diprediksi akan menyedot dana hingga 10 persen dari total belanja negara.
Media tersebut menganalisis bahwa tekanan anggaran ini kian diperparah oleh krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik, salah satunya melibatkan Iran.
Situasi ini dinilai memicu dilema politik yang rumit bagi pemerintah, di mana mereka dihadapkan pada tiga opsi berat:
1. Menunda atau memangkas skala program prioritas yang berisiko menggerus citra politik pemerintah.
2. Mengurangi subsidi bahan bakar yang berpotensi memicu gelombang protes masyarakat akibat kenaikan harga.
3. Melampaui ketentuan hukum pembatasan defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB.
The Economist memproyeksikan opsi ketiga sebagai langkah yang paling mungkin diambil, meskipun berisiko meningkatkan beban bunga utang.
Selain itu, laporan tersebut mengeklaim adanya sentimen negatif dari pasar keuangan, yang ditandai dengan penurunan nilai rupiah hingga 11 persen terhadap dolar AS serta penarikan modal asing (capital outflow) yang diperkirakan mencapai 6 miliar dolar AS.
Media asing ini juga menyarankan agar program pembagian makanan gratis dievaluasi ulang agar menyasar kelompok yang lebih spesifik, seperti ibu hamil dan balita dari kalangan rentan, guna mengoptimalkan penanganan masalah stunting.
