TintaOtentik.Co – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyoroti tajam alokasi Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sorotan utama tertuju pada suntikan dana raksasa ke PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Perseroda PITS) yang menelan porsi terbesar dari total investasi daerah.
Berdasarkan dokumen Pandangan Umum Fraksi, total Investasi Jangka Panjang Pemkot Tangsel tercatat mencapai Rp209,92 Miliar.
Dari angka tersebut, sebesar Rp199,92 Miliar atau hampir seluruhnya mengalir ke Perseroda PITS. Nilai fantastis ini dinilai harus sebanding dengan keterbukaan performa dan dampak nyata di masyarakat.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Tangerang Selatan, Julham Firdaus, menegaskan bahwa Pemkot Tangsel dan manajemen BUMD tersebut wajib memberikan laporan performa yang transparan akuntabel kepada publik dan legislatif.
Menurut Julham, modal yang bersumber dari uang rakyat itu tidak boleh dikelola tanpa indikator keberhasilan yang jelas.
“Dengan modal jumbo hampir Rp200 Miliar dari APBD, kami di Fraksi Demokrat mempertanyakan sejauh mana laporan performa yang transparan dari Perseroda PITS. Dana ini bukan angka kecil,” ujar Julham Firdaus
“Kami mendesak adanya transparansi penuh. Sejauh mana kontribusi nyata BUMD ini terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pelayanan dasar, khususnya penyediaan air bersih bagi warga Tangsel? Ini yang harus dijawab konkret,” sambung Julham tegas.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat mengingatkan agar investasi daerah yang memakan porsi besar di APBD 2025 tersebut tidak berakhir menjadi investasi pasif yang minim fungsi penstimulus ekonomi lokal.
Julham menambahkan, DPRD memiliki fungsi pengawasan ketat agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan sekadar pemenuhan administratif.
“Kami tidak ingin investasi ratusan miliar ini sekadar menjadi angka pemanis di atas kertas Neraca daerah, tanpa ada dampak ekonomi dan sosial yang signifikan di lapangan. PITS harus membuktikan bahwa penyertaan modal ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup warga Tangerang Selatan,” pungkas Julham.
Laporan: iwan
