TintaOtentik.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rapor hijau kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun anggaran 2025.
Di hadapan parlemen, Menkeu mengungkapkan total pundi-pundi pendapatan negara berhasil menembus angka Rp2.765,13 triliun.
Sejalan dengan itu, intervensi kebijakan fiskal pemerintah juga sukses mendongkrak indikator kesejahteraan sosial melalui penurunan angka pengangguran serta kemiskinan secara nasional.
Dalam rinciannya, struktur pendapatan negara tersebut ditopang oleh sektor perpajakan yang menyumbang Rp2.218,17 triliun. Kemudian disusul oleh pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp541,53 triliun, serta sumbangan dari sektor hibah yang mencatatkan angka Rp5,43 triliun.
“Dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.765,13 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.218,17 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 541,53 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5,43 triliun,” jelas Purbaya saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Hadapi Tantangan Global dan Pengalihan Dividen ke Danantara
Purbaya tidak menampik bahwa upaya mengejar target pendapatan sepanjang tahun lalu dibayangi oleh situasi yang sarat tantangan.
Dinamika tersebut dipicu oleh volatilitas ekonomi internasional serta beberapa penyesuaian regulasi domestik, mulai dari kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang mewah hingga akselerasi restitusi pajak demi menjaga stabilitas arus kas pelaku usaha.
Selain itu, restrukturisasi internal berupa migrasi tata kelola dividen ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) turut memengaruhi lanskap pendapatan.
“Upaya optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sangat menantang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan resolusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha serta pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara,” urai Menkeu.
Dari sisi pembelanjaan, realisasi total belanja negara tercatat menyentuh angka Rp3.435,46 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp2.586,42 triliun serta alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Lonjakan realisasi belanja dari proyeksi awal ini merupakan implikasi dari berlakunya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pasca terbitnya instruksi Presiden No 1 2025. Inpres tersebut mendorong efisiensi belanja sebesar Rp 306,7 triliun, sekaligus membuka ruang relaksasi melalui program anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 206,4 triliun untuk mendukung implementasi program prioritas,” tambahnya.
Kendati pengeluaran membengkak, manajemen kas negara diklaim tetap mengedepankan prinsip value for money agar setiap rupiah yang keluar berdampak nyata pada masyarakat.
Defisit anggaran pun terkendali di level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp670,34 triliun.
Guna menutup celah defisit, pemerintah menerapkan manajemen pembiayaan yang aman melalui realisasi pembiayaan neto sebesar Rp742,73 triliun.
“Pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp 742,73 triliun atau 20,54 persen lebih tinggi dari target APBN 2025,” tegas Purbaya.
Dampak positif dari stabilitas makroekonomi ini langsung dirasakan pada sektor riil, terlebih dengan adanya guyuran paket stimulus ekonomi berkala senilai Rp110,7 triliun untuk memperkuat UMKM, sektor padat karya, hingga bantuan daya beli.
Hasilnya, angka pengangguran terbuka berhasil ditekan ke posisi 4,85 persen pada Agustus 2025, membaik dari periode tahun sebelumnya yang berada di angka 4,91 persen. Kabar baik juga datang dari sektor pengentasan kemiskinan yang grafiknya terus melandai.
“Sering dengan penguatan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan program perlindungan sosial, tingkat kemiskinan juga turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025,” tutup Purbaya.
