TintaOtentik.Co – Riset lapangan yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) mengungkap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi mendorong perekonomian desa melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan rantai pasok lokal.
Namun, penelitian tersebut juga menemukan sejumlah tantangan, terutama dalam penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemenuhan bahan pangan lokal.
Temuan tersebut dipaparkan AMM dalam kegiatan diseminasi hasil riset di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta, Senin (3/8/2026).
Riset dilakukan melalui metode live-in dan penelitian partisipatif di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 10-12 Juni 2026. AMM merupakan aliansi yang terdiri atas 11 organisasi kemahasiswaan dari sejumlah perguruan tinggi.
Perwakilan AMM Caesar Khalifah mengatakan, riset dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi MBG di tingkat desa sekaligus memberikan masukan berbasis temuan lapangan.
“Pendekatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.
Berdasarkan hasil penelitian, SPPG Desa Mekarbaru melayani sekitar 2.500 penerima manfaat yang terdiri atas siswa, balita, dan ibu hamil. Operasional dapur juga melibatkan sekitar 50 tenaga kerja, dengan sekitar 80% berasal dari warga sekitar yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
AMM juga mencatat seluruh kebutuhan beras dipasok dari penggilingan padi di desa yang berjarak sekitar 200 meter dari dapur SPPG. Sementara itu, kebutuhan bahan pangan lokal seperti ayam dan ikan meningkat dari sekitar 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram per hari sejak program berjalan.
“Program ini memiliki potensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola sesuai ketentuan dan melibatkan rantai pasok lokal,” kata Caesar.
Di sisi lain, penelitian tersebut menemukan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program. Menurut AMM, peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pengelola rantai pasok bahan baku dinilai belum optimal.
Selain itu, kebutuhan komoditas hortikultura seperti sayur dan buah masih dipasok dari pasar induk di luar wilayah. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan rantai pasok lokal belum sepenuhnya terbentuk.
Berdasarkan temuan tersebut, AMM merekomendasikan penguatan peran BUMDes dan koperasi dalam pengadaan bahan baku, peningkatan pembinaan terhadap petani, peternak, dan UMKM lokal, serta peningkatan transparansi data pelaksanaan program.
AMM juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan melakukan pengukuran status gizi penerima manfaat secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program dalam menurunkan stunting dan anemia.
Caesar mengatakan AMM akan terus melakukan riset dan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan MBG sebagai bentuk kontribusi akademik dalam penyempurnaan program tersebut.
Laporan: bagas
