TintaOtentik.co – Pemerintah secara resmi memberikan sinyal kuat terkait penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil untuk merespons dinamika konsumsi energi di tengah masyarakat yang mengalami pergeseran tren secara signifikan.
Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Meski belum membeberkan angka nominal volume maupun besaran anggaran secara spesifik, Airlangga menegaskan bahwa pos keuangan pemerintah masih sangat mencukupi untuk mengeksekusi penambahan tersebut.
“Kuota Pertalite dan itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan,” ujar Airlangga memberikan kepastian.
Saat disinggung mengenai ketersediaan dana di tengah beban subsidi energi nasional, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengalami kendala berarti.
“Anggaran masih ada di pemerintah,” terangnya singkat.
Langkah penambahan kuota ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga merangkap sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Menurut Bahlil, penyesuaian kuota ini tidak terlepas dari fenomena perpindahan preferensi masyarakat.
Banyak konsumen yang sebelumnya rutin menggunakan BBM non-subsidi kini beralih mengonsumsi Pertalite akibat tekanan daya beli maupun faktor ekonomi lainnya. Lonjakan migrasi inilah yang mendorong proyeksi kebutuhan BBM bersubsidi melonjak melampaui target awal tahun 2026.
“Pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise nanti di akhir bulan ini ya. Tapi memang ada terjadi peningkatan dibandingkan dengan (target) 2026 ya. Ada kenaikan, karena ada kenaikan pasti akan terjadi penambahan kuota,” ungkap Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dengan adanya restu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta kajian teknis yang tengah dimatangkan oleh Kementerian ESDM, pemerintah berharap pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga stabil tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara hingga penghujung tahun 2026.
