TintaOtentik.co – Panggung politik nasional diguncang oleh dinamika tak terduga. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah politik drastis ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam sesi konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Mensesneg Prasetyo membenarkan bahwa kedua pemimpin tertinggi negara tersebut sempat melangsungkan pertemuan tertutup di Istana pada Selasa pagi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ungkap Prasetyo Hadi di hadapan awak media.
Di tengah simpurnya informasi yang beredar di ruang publik, pihak Istana turut meluruskan narasi seputar respons kepala negara terhadap langkah politik sang wakil presiden.
Prasetyo menegaskan bahwa kabar yang menyebut Presiden Prabowo secara tegas menolak niatan pengunduran diri tersebut adalah tidak benar.
Dalam diskusi intensif selama dua setengah jam tersebut, Presiden Prabowo justru banyak mengalirkan pandangan serta saran konstruktif.
Di sisi lain, Gibran disebut memohon ruang dan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pribadi miliknya melalui mekanisme hukum formal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelas Prasetyo.
Keputusan pengunduran diri yang diajukan Gibran terjadi di tengah eskalasi tekanan politik yang kian membara di Gedung Parlemen.
Gelombang desakan menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran, yang sebelumnya dipakai sebagai syarat pencalonan dalam kontestasi Pilpres 2024, sebagai tidak sah.
Putusan tersebut memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, yang menyatakan bahwa majelis tidak menemukan dokumen bukti autentik tanda kelulusan setara tingkat SMA atas nama Gibran di lembaga pendidikan luar negeri di Singapura dan Australia.
Merespons rangkaian putusan hukum tersebut, sebanyak 50 anggota dewan yang merepresentasikan enam fraksi di DPR RI kompak menggulirkan dan meneken usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Berdasarkan ketentuan UU MD3, instrumen konstitusional ini dapat digunakan untuk merespons dugaan pelanggaran hukum maupun kondisi di mana seorang kepala atau wakil presiden dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Sebelumnya, Gibran sendiri sempat memberikan respons terkait polemik keabsahan ijazah pendidikannya tersebut.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menegaskan bahwa dirinya mustahil dapat melanjutkan jenjang pendidikan tinggi jika tidak memiliki ijazah sekolah menengah yang sah.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran saat memberikan keterangan pada Rabu (7/10) lalu.
Dengan bergulirnya niatan pengunduran diri ini ke meja Presiden Prabowo serta langkah pembuktian hukum di PTUN yang akan ditempuh, publik kini menantikan bagaimana arah konsolidasi politik nasional serta kelanjutan proses di parlemen akan berproses dalam beberapa waktu ke depan.
