TintaOtentik.Co – Persidangan sengketa lahan antara tujuh ahli waris Kong Sarun melawan pengembang PT Jaya Real Property Tbk (Bintaro Jaya) berlangsung memanas.
Kedua belah pihak saling mempertahankan argumentasi hukum masing-masing dalam agenda pemeriksaan setempat atau sidang lapangan di kawasan Parigi Lama, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Senin (9/11/2026).
Perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/2026/PN TNG tersebut melibatkan tujuh orang ahli waris sebagai pihak penggugat, yakni Kosasi bin Sarun, Sriwati binti Sarun, Jakaria bin Sarun, Nurjanah binti Sarun, Hermansyah bin Sarun, Ernawati binti Sarun, dan Dasuki bin Sarun.
Pemeriksaan setempat dipimpin Ketua Majelis Hakim Said, didampingi Hakim Novita dari Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA.
Soroti Ketidakhadiran BPN
Dalam pemeriksaan lapangan tersebut, ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang dan BPN Kota Tangerang Selatan turut menjadi sorotan. Kedua instansi tersebut berkedudukan sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini.
Padahal, pihak BPN sebelumnya tercatat hadir dalam persidangan dengan agenda penyampaian duplik. Namun, keterangan yang disampaikan dinilai pihak penggugat belum memberikan kejelasan mengenai pokok persoalan sengketa tanah tersebut.
Perwakilan ahli waris, Darmawangsa, menyampaikan keberatan terhadap tindakan pemagaran lahan yang dilakukan pihak pengembang.
Ia menegaskan, di atas tanah yang menjadi objek sengketa masih terdapat gubuk dan tanaman yang digarap petani lokal.
Menurut Darmawangsa, pihak ahli waris memiliki alas hak berupa penetapan akta hibah yang bersumber dari Samuel De Meyer. Dokumen tersebut, katanya, juga diperkuat melalui Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa.
“Ahli waris memiliki alas hak sah berupa penetapan akta hibah yang bersumber dari Samuel De Meyer. Dokumen ini juga telah diperkuat melalui Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa. Keturunannya pun telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak sebelum tahun 1960, sehingga penyerahan hibah tersebut murni dan sah secara hukum,” ujar Darmawangsa.
Ia juga mempertanyakan dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Jaya Real Property Tbk.
Menurutnya, pihak pengembang perlu menunjukkan secara terbuka dokumen perolehan tanah, termasuk Akta Jual Beli (AJB) maupun dokumen pelepasan hak.
Persoalkan Perbedaan Luas Lahan
Selain persoalan alas hak, pihak ahli waris menyoroti perbedaan luas tanah yang diklaim dalam sengketa tersebut.
Pihak pengembang disebut mengklaim penguasaan lahan seluas 14.000 meter persegi. Sementara itu, menurut pihak penggugat, objek yang secara nyata dipagari dan menjadi pokok sengketa hanya sekitar 2.300 meter persegi.
“Pihak pengembang mengklaim membeli tanah berdasarkan kompensasi penggantian tanah garapan senilai Rp15 juta. Padahal, garapan dan hak atas tanah adalah dua hal yang berbeda. Jika membeli tanah, tentu harus ada surat-surat resmi seperti AJB atau sertifikatnya,” tegasnya.
Darmawangsa juga meminta BPN menjalankan tugas secara transparan dan profesional, khususnya dalam memberikan kejelasan mengenai riwayat serta dasar hukum penerbitan sertifikat tanah yang disengketakan.
Kuasa Hukum JRP Tegaskan Penguasaan Sejak 1990
Sementara itu, kuasa hukum PT Jaya Real Property Tbk dari RFAP Law Office, Yusriza Abdullah, menyampaikan bahwa kliennya telah melakukan pembebasan objek tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Yusriza, proses pembebasan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Jaya Real Property Tbk oleh Kantor Pertanahan yang berwenang pada 1990.
“Secara fakta di lapangan, objek perkara tersebut sudah kami kuasai semenjak tahun 1990. Di atas bidang tanah tersebut telah berdiri plang kepemilikan dan pagar panel yang melingkari objek perkara semenjak dilakukannya pembebasan,” ungkap Yusriza.
Ia menjelaskan, PT JRP telah menguasai objek perkara selama kurang lebih 36 tahun sebelum akhirnya dipersoalkan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang pada akhir 2025.
Lebih lanjut, Yusriza menyebut tindakan ahli waris Sarun yang melakukan klaim sepihak dan memasuki area lahan milik JRP telah ditindaklanjuti dengan pengiriman somasi.
Karena somasi tersebut tidak diindahkan, pihak JRP kemudian melaporkan dugaan tindakan memasuki pekarangan tanpa izin kepada Polres Tangerang Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 257 ayat (1) dan (2) KUHP baru.
“Untuk selanjutnya, JRP menghormati segala proses dan upaya hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang,” pungkasnya.
Menunggu Pembuktian di Pengadilan Pemeriksaan setempat menjadi salah satu tahapan penting dalam proses persidangan karena majelis hakim dapat melihat secara langsung kondisi fisik objek tanah yang disengketakan.
Dalam perkara ini, kedua belah pihak memiliki dasar klaim yang berbeda. Ahli waris mendasarkan tuntutannya pada dokumen hibah dan penetapan pengadilan, sedangkan pihak pengembang mendasarkan klaim kepemilikannya pada HGB yang diterbitkan pada 1990.
Perbedaan klaim, termasuk persoalan riwayat perolehan tanah, luas objek sengketa, serta dasar penerbitan sertifikat, menjadi hal yang perlu diuji melalui pembuktian di persidangan.
Publik kini menantikan proses hukum selanjutnya untuk mengetahui bagaimana majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang mempertimbangkan seluruh bukti, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kedua belah pihak dalam sengketa lahan di kawasan Parigi Lama, Pondok Aren, Tangerang Selatan tersebut.
