TintaOtentik.co – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama otoritas bursa dan pelaku industri memperkuat sinergi melalui pertemuan konsultatif intensif guna merumuskan lompatan besar dalam agenda reformasi pasar modal Indonesia.
Langkah strategis ini diinisiasi untuk merespons arahan langsung Presiden dan Menko Perekonomian dalam mengoptimalkan peran pasar modal sebagai motor penggerak ekonomi domestik.
Pertemuan penting yang dihelat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, tersebut dihadiri oleh jajaran lengkap pemangku kepentingan, mulai dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hingga asosiasi pelaku industri seperti APEI dan AEI.
Pemerintah secara tegas mematok tiga agenda utama dalam peta jalan reformasi ini: valuing up (peningkatan nilai emiten), akselerasi penegakan hukum (enforcement), serta perluasan edukasi dan perlindungan investor ritel.
- Valuing Up Emiten dan Adopsi Standar Global
Agenda pertama berfokus pada upaya mendongkrak nilai fundamental dan kapitalisasi perusahaan tercatat di bursa. Pemerintah menyoroti pentingnya efisiensi alokasi modal oleh jajaran direksi emiten, merujuk pada reformasi pasar modal sukses yang diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.
Dalam sesi diskusi, berbagai masukan sektoral, mulai dari kebijakan perpajakan, insentif bea masuk, transisi energi hijau, hingga regulasi sektor riil, turut dihimpun untuk disinergikan ke dalam kebijakan lintas kementerian.
“Yang bisa saya sampaikan, yang pertama, dari BEI itu reformasinya sudah sangat maju sekali, baik dari sisi transparansi, dari sisi likuiditas, maupun dari sisi pengawasan (surveillance). Itu sudah sangat maju, banyak hal yang belum dilakukan di negara lain sudah kita lakukan… Dari pihak Kemenko, karena kami mengkoordinasikan kebijakan, tadi kami meminta masukan kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya,” papar Dradjad Hari Wibowo.
- Percepatan Penegakan Aturan (Enforcement) dan Optimalisasi Komunikasi
Agenda kedua menyasar aspek penegakan hukum dan aturan main di bursa. Pemerintah bersama pelaku pasar sepakat untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses penindakan atas pelanggaran regulasi, dengan mengadopsi benchmark waktu penanganan kasus di bursa global yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga tiga minggu.
Menepis anggapan miring ihwal lemahnya pengawasan bursa domestik, Dradjad menegaskan bahwa sistem pengawasan sejauh ini telah berjalan optimal.
Persoalan krusial yang perlu dibenahi justru terletak pada efektivitas komunikasi publik atas setiap tindakan pengawasan yang telah dieksekusi.
“Sebenarnya ada mitos yang keliru yang mengatakan bahwa pengawasan pasar modal itu kurang. Enggak, itu sudah berjalan, cuma ternyata komunikasinya yang belum intensif… Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa 3 minggu,” imbuhnya.
- Menggeser Paradigma Pasar Modal Menjadi Instrumen Tabungan Rakyat
Agenda ketiga menitikberatkan pada penguatan literasi dan perlindungan investor. Mengingat tingkat partisipasi masyarakat di usia produktif yang telah menyentuh angka 15%, pemerintah memandang pasar modal nasional telah bertransformasi dari sekadar instrumen penggalangan dana korporasi menjadi wadah investasi dan tabungan jangka panjang masyarakat luas.
Transformasi fungsi ini menuntut kehadiran negara untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan maksimal terhadap aset finansial jutaan rakyat Indonesia yang telah menanamkan modalnya di bursa.
“Jadi kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana, bukan hanya itu. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita… Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” tegas Dradjad.
Dari sisi operator bursa, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa reformasi yang digulirkan tidak sekadar bertujuan memenuhi ekspektasi penyedia indeks global (global index provider), melainkan berorientasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu menyeluruh pasar modal Indonesia melalui penguatan suplai dan permintaan.
Senada dengan itu, Komisaris Utama BEI Nurhaida menekankan pentingnya menjaga standar transparansi (disclosure) serta memperkaya instrumen investasi baru guna menarik minat investor institusi maupun ritel secara berkelanjutan.
“Tentu reformasi ini tidak hanya semata-mata untuk menjawab concern dari satu atau dua global index provider, tetapi lebih luas ini agar ditujukan pada peningkatan kualitas pasar modal kita secara umum,” ujar Jeffrey Hendrik.
Sementara itu, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek (DPLE) OJK Edi Broto memastikan bahwa seluruh rangkaian penataan ini dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan.
OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mengawal reformasi struktur bursa agar memenuhi standar kualitas global serta diakui oleh komunitas investor domestik maupun internasional.
“Jadi reformasi yang kita lakukan ini sifatnya serius dan berkelanjutan. Tujuannya adalah tidak hanya untuk antisipasi apa yang terjadi dinamika sekarang, tapi juga untuk ke depannya, untuk menjadikan pasar modal kita lebih baik dan lebih berkualitas global dan diakui oleh seluruh pelaku, baik itu global maupun domestik,” pungkas Edi.
