Nasional – Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal adanya penyelundupan di industri tekstil yang mengancam ratusan pekerja. Ia menyatakan penyelundupan tersebut menjadi salah satu sumber kebocoran keuangan negara sehingga harus dihentikan.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan dalam penanganan kebocoran-kebocoran untuk menghentikan penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari warga dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia,” ujar Prabowo dalam sambutan di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 sebagaimana dilansir YouTube Bappenas RI, Selasa (31/12/2024).
Prabowo tegaskan bahwa penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil dan mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Oleh karenanya, Presiden Prabowo ingin mencari masukan dari para ahli hukum untuk menerapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang merugikan negara.
Tidak menyebut kasus hukum tertentu secara jelas, Prabowo memberikan pesan, jika ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian triliunan terhadap negara, maka hakim tidak boleh menjatuhkan vonis terlalu ringan.
Presiden Prabowo juga menyinggung soal budaya mark-up anggaran daerah untuk berbagai proyek. Menurut Presiden, budaya mark-up anggaran harus dihilangkan.
“Kalau bikin proyek yang nilainya Rp 100 juta, ya Rp 100 juta. Bikin rumah Rp 100 juta, ya Rp 100 juta. Jangan Rp 100 juta dibilang Rp 150 juta. Budaya ini yang harus dihilangkan,” jelasnya.
Presiden pun menyinggung kaitan antara kebocoran anggaran negara dengan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. Menurutnya, nilai ICOR Indonesia masih terlalu tinggi karena disebabkan banyaknya kebocoran, mulai dari pertambangan ilegal, illegal logging, judi online, hingga markup anggaran.
“Angka ICOR kita terlalu tinggi. Kenapa? Ya karena kebocoran. Kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya, dan ini membutuhkan kerja sama seluruh pihak,” ujar Presiden lebih lanjut.
Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat adanya 60 perusahaan tekstil yang saat ini sedang mengalami berbagai persoalan. Antara lain, ada yang melakukan PHK, merumahkan karyawan, hingga tutup.
Merespons hal itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer (Noel) mengatakan, ia mendapat laporan bahwa situasi itu ada kaitannya dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.
“Kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan. Ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan mengerikan sekali, gitu loh. Nah, makanya memang ada beberapa kritikan soal sumber dari masalah ini. Ini ya kawan-kawan yang memberi masukan ke saya,” ujar Noel di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (23/12/2024).
“Entah itu (masukan dari) pengusaha, entah itu (dari) kawan-kawan serikat pekerja. Mereka bilang bahwa sumbernya adalah Permendag Nomor 8 yang terlalu meringankan impor bahan jadi. Itu dari kawan-kawan, ya keluhannya ke saya,” tegasnya.
Ia pun berharap agar apa yang jadi keluhan pengusaha dan serikat pekerja itu menjadi perhatian kementerian yang menerbitkan Permendag Nomor 8 tersebut.
Laporan: iwanpose
