TintaOtentik.co – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa terbongkarnya kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga menjadi bukti komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Andre saat memimpin rapat dengan PT Pertamina Hulu Energi pada Rabu (12/3/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyinggung kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang diungkap Kejaksaan Agung RI dan merugikan negara hingga Rp194 triliun.
Andre menekankan bahwa kasus tersebut terjadi pada periode 2018 hingga 2023, saat pemerintahan Joko Widodo masih berkuasa.
“Kasus korupsi yang baru-baru ini dibongkar Kejaksaan Agung RI terjadi di era pemerintahan sebelumnya,” ujar Andre dalam rapat.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti adanya narasi negatif di media sosial yang mencoba menyudutkan pemerintahan Prabowo Subianto atas kasus ini.
“Harus ditegaskan bahwa kasus korupsi itu terjadi jauh sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden,” tegasnya.
Prabowo sendiri baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, sementara dugaan praktik korupsi di Pertamina berlangsung beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Andre menegaskan bahwa kasus ini tidak terkait dengan pemerintahan saat ini.
Menurutnya, justru pengungkapan kasus ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo memiliki komitmen kuat dalam menata ulang tata kelola migas agar lebih transparan dan akuntabel.
Saat pernyataannya disela oleh salah satu anggota DPR yang menilai tidak elok menyalahkan pemerintahan sebelumnya, Andre tetap pada pendiriannya.
“Hal ini harus ditegaskan kembali agar masyarakat Indonesia tidak digiring opini jahat yang menjelek-jelekkan pemerintahan Prabowo Subianto,” tandasnya.
Dengan demikian, terbongkarnya kasus korupsi ini tidak hanya menjadi bukti adanya penyimpangan di masa lalu, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto serius dalam melakukan reformasi di sektor migas.
