TintaOtentik.Co – Diskusi publik yang diinisiasi PC GP Ansor Tangsel pada Senin (29/12/2025) menjadi panggung penting bagi pemerintah daerah untuk memaparkan langkah konkret penanganan sampah. Menjawab kritik tajam pemuda mengenai peran pihak swasta, Pemerintah Kota Tangsel memastikan regulasi bagi pengembang kini tengah digodok serius.
Ketua PC GP Ansor Tangsel, Imam Fitra, menyuarakan kegelisahan pemuda terkait ketimpangan peran antara warga dan pengembang besar.
“Dalam kondisi darurat, jangan hanya partisipasi masyarakat yang ditekan. Pihak swasta dan pengembang harus terlibat jauh karena mereka punya andil besar dalam produksi sampah di wilayah ini,” tegas Imam.
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Tangsel, Bani Khosyatullah, mengungkapkan langkah strategis yang sedang berjalan. Ia menyebutkan bahwa saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan sosialisasi intensif di wilayah Serpong Utara.
“Pihak pusat sedang turun ke hotel, restoran, dan perumahan untuk mendorong keterlibatan mereka. Sehabis diskusi ini, saya akan langsung ke sana untuk menemui Kementerian LH guna memastikan bagaimana progres dan regulasi jelasnya nanti,” jawab Bani.
Komitmen Anggaran dan Teknis Lapangan Ketua DPRD Tangsel, H. Abdul Rasyid, turut memberikan jaminan dari sisi legislatif. Ia menegaskan bahwa isu sampah adalah prioritas nomor satu dalam kebijakan politik anggaran tahun 2026.
Dalam pagu aggaran, Abdul Rasyid menyebutkan anggaran penanganan sampah sebelumnya berada di angka sekitar Rp 200 Miliar, dan DPRD siap memberikan dukungan penuh jika diperlukan penambahan di tahun mendatang.
Untuk solusi jangka pendek sendiri, Pemkot Tangsel telah menjalankan keputusan darurat sampah dengan membuang minimal 200 ton sampah per hari ke Cileungsi.
“Target Januari 2026, kerjasama dengan TPA Cilowong Serang sebanyak 500 ton per hari harus sudah berjalan lancar,” ujar Rasyid.
Tak lupa, solusi jangka panjangnya, fokus utama tetap pada realisasi PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik).
“Selama proses PSEL berjalan, kita maksimalkan TPS3R sebagai solusi utama karena TPA Cipeucang sudah tidak sanggup lagi menampung beban,” tambahnya.
Melalui kolaborasi antara dorongan kritis pemuda, dukungan anggaran DPRD, dan langkah teknis DLH, Pemerintah Kota berharap masalah “momok” sampah ini dapat terselesaikan secara bertahap mulai awal tahun depan.
Laporan: Irfan
