TintaOtentik.Co – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Indonesia menyampaikan sikap politik tegas terhadap pemerintah atas berbagai persoalan yang mencederai demokrasi, keadilan sosial, serta hak konstitusional rakyat.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini Jumat, (5/9/2025), HIMAPOL Indonesia menegaskan empat tuntutan utama.
Ketua HIMAPOL Indonesia Thariq Rifqi Verdyansah menyampaikan pertama kita meminta bebaskan Seluruh kawan kita yang ditahan.
“Kita menuntut aparat negara segera membebaskan seluruh aktivis mahasiswa yang ditangkap secara sewenang-wenang saat menyuarakan aspirasi rakyat. Penahanan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi gerakan rakyat dan pembungkaman kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi,” ujar Thariq.
Kedua, Thariq menjelaskan bentuk Tim Investigasi Independen. Kami mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen yang transparan untuk mengusut pelanggaran hak asasi manusia selama aksi berlangsung.
“Rakyat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, dan negara wajib menegakkan akuntabilitas,” terang Thariq.
Lalu yang ketiga, Thariq menyebutkan kesejahteraan guru harus jadi prioritas.
“Guru adalah garda terdepan pembangunan bangsa. Pemerintah wajib meningkatkan gaji, jaminan sosial, serta fasilitas pendidikan yang layak, terutama di daerah tertinggal. Kesejahteraan guru adalah fondasi kualitas pendidikan nasional,” papar Thariq.
Kemudian Thariq menambahkan keempat jalankan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menempatkan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam di bawah kendali negara untuk kemakmuran rakyat.
Kami menuntut pemerintah menghentikan kebijakan ekonomi yang berpihak pada oligarki, dan mengembalikannya pada amanat konstitusi demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“pasal 33 UUD 45 merupakan wujud nyata dari ekonomi Kerakyatan dan gotong royong. Maka, setiap penyelenggara negara harus dan wajib menjadikan pasal tersebut sebagai landasan dalam setiap kebijakan ekonomi,” tegas Thariq.
“Himapol Indonesia menegaskan akan terus mengawal isu-isu kerakyatan dan konstitusional, serta tidak akan mundur dalam memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Thariq.
Laporan: iwanpose
