TintaOtentik.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh Indonesia. Ia menetapkan batas waktu hingga akhir Januari 2025 bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait kebijakan ini. Â
“Pada pertemuan melalui Zoom, saya sudah meminta setiap daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk membuat perkada untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta percepatan 45 hari menjadi 10 hari,” ungkap Tito melalui siaran pers, Selasa (14/1/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam acara Peresmian Layanan PBG 10 Jam Selesai dan Penyerahan Sertifikat kepada Penerima Layanan PBG di Tangerang Live Room, Kota Tangerang, Banten.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat memiliki hunian layak sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Tito juga menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai contoh, ia menyebutkan Kota Tangerang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp 9,9 miliar dari total PAD sebesar Rp 2,9 triliun.
“Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” tuturnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam. Selain itu, Tito memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini. Ia berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah agar tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau pinggiran kali.
“Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak, dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ungkapnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga. Para bupati dan wali kota turut hadir secara langsung maupun virtual.
