TintaOtentik.Co – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melontarkan kritik tajam terhadap struktur industri peternakan nasional yang dinilai timpang. Amran mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen pasar ayam dan telur di tanah air saat ini hanya dikuasai oleh dua perusahaan raksasa.
Dominasi ini diprediksi kian menggurita seiring bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tanpa merinci nama perusahaan yang dimaksud, Amran membeberkan angka yang fantastis.
Dari total perputaran uang di industri ayam dan telur nasional yang mencapai Rp554 triliun, angka tersebut melonjak menjadi Rp653 triliun setelah implementasi MBG. Ironisnya, sebagian besar porsi tersebut hanya dinikmati segelintir pihak.
“Ini yang menguasai hanya dua perusahaan aku tidak sebut. Nilainya ini Rp554 triliun, setelah ada MBG Rp653 triliun. Artinya, hampir Rp400 triliun, Rp380 triliun, itu dua orang,” ujar Amran dalam diskusi bertajuk Strategi dan Capaian Pertanian Diungkap di Gudang Beras, yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Pertanian, Minggu (26/4/2026).
Amran secara terbuka mempertanyakan nasib peternak rakyat di tengah kepungan korporasi besar. Ia menilai, jika penguasaan hulu hingga hilir tetap berada di tangan raksasa industri, maka kedaulatan ekonomi masyarakat kecil tidak akan pernah terwujud.
“Kapan rakyat ini berdaulat? Kapan ekonomi rakyat ini bergerak?” tegasnya di hadapan para pengamat pertanian.
Sebagai jawaban atas ketimpangan tersebut, Pemerintah mengambil langkah radikal dengan membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi bagi rakyat.
Saat ini, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di enam titik dari total 12 lokasi strategis yang direncanakan di seluruh Indonesia.
Model bisnis yang diusung adalah intervensi negara pada sektor hulu.
Pemerintah akan membangun pabrik pakan dan fasilitas pembibitan ayam (Day Old Chicken/DOC) untuk memastikan efisiensi biaya produksi, sementara pengelolaan di sektor hilir akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
“Yang bangun pakan dan DOC adalah negara, seperti Bapak katakan kemudian yang bergerak di hilir itu rakyat kecil,” tambah Amran.
Untuk menyokong ambisi besar ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun. Tak hanya itu, dukungan pembiayaan juga diperkuat melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total plafon mencapai Rp50 triliun.
Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai monopoli dan memastikan perputaran uang dari program MBG benar-benar mengalir ke kantong rakyat kecil.
Laporan: Tim
