TintaOtentik.co – Proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 kini memasuki tahap penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta. Tahapan ini menjadi sangat penting karena hasil penghitungan resmi (real count) akan menentukan siapa pemenangnya dan apakah Pilgub akan berlangsung satu atau dua putaran.
Di tengah proses ini, pasangan Pramono Anung-Rano Karno telah menyatakan kemenangan mereka dan mengklaim bahwa Pilgub hanya akan berlangsung satu putaran. Berdasarkan rekapitulasi internal, mereka mengaku memperoleh 50,07 persen suara.
Hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei juga menunjukkan pasangan ini berada di posisi teratas. Beberapa survei bahkan mencatat perolehan suara pasangan nomor urut 3 ini melebihi 50 persen. Namun, dengan margin of error sekitar 1 persen, masih ada kemungkinan hasil tersebut berbeda dengan real count dari KPU.
Oleh karena itu, pengawalan terhadap proses penghitungan suara berjenjang menjadi sangat penting. Saat ini, rekapitulasi tingkat kecamatan dijadwalkan berlangsung pada 28 November hingga 3 Desember, dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota pada 5-7 Desember. Rekapitulasi tingkat provinsi akan dilaksanakan pada 9-11 Desember, dengan pengumuman hasil akhir dijadwalkan pada 10-16 Desember.
Menurut Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, pengawasan maksimal terhadap proses rekapitulasi ini sangat diperlukan untuk mencegah potensi kecurangan.
“Karena hasil resmi yang nanti diumumkan kan berasal dari proses rekapitulasi ini,” kata Adi saat dilansir dari CNNIndonesia.com (28/11).
Adi menjelaskan bahwa pengawasan terhadap proses rekapitulasi dapat dilakukan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Menurutnya, para saksi harus memastikan proses penghitungan berjalan dengan baik mulai dari tingkat TPS hingga ke tingkat provinsi.
Ia menambahkan, para saksi juga perlu memiliki salinan hasil rekapitulasi di setiap tahapan penghitungan. Salinan tersebut, katanya, dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi kecurangan dalam proses rekapitulasi.
“Dan setiap penghitungan suara itu harus ada pengesahan, harus ada tanda tangan dari saksi masing-masing paslon,” terangnya.
Adi berpendapat bahwa peran saksi dari setiap pasangan calon sangat penting untuk memastikan tidak terjadi perubahan suara selama proses rekapitulasi.
“Ini bisa meminimalisir dan mengamputasi perubahan suara,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses rekapitulasi suara.
“Betul perlu peran serta dari semua pihak untuk mengawal dan memastikan proses rekapitulasi berjenjang ini dilakukan tanpa kecurangan,” ucap Neni.
Neni menjelaskan bahwa pengawasan proses ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, organisasi masyarakat, saksi dari masing-masing pasangan calon, hingga relawan.
“Termasuk tim pemenangan, relawan dari paslon untuk juga melakukan pemantauan dan pengawasan secara melekat dan ketat dalam proses rekapitulasi,” katanya.
“Jangan sampai relawan lengah, manipulasi suara terjadi. Karena enggak menutup kemungkinan manipulasi bisa terjadi di tahap rekapitulasi ini,” sambungnya.
Adi juga menekankan bahwa Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, harus berperan aktif dalam memastikan proses rekapitulasi suara berjalan dengan lancar dan bebas dari kecurangan.
Ia bahkan mendorong Bawaslu untuk proaktif dalam pengawasan, mengingat selama ini lembaga tersebut cenderung terlihat pasif dan hanya menunggu adanya laporan.
“Bawaslu juga harus proaktif dalam melakukan pengawasan jangan cuma tunggu ada laporan, harus jemput bola,” ucap Adi.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Neni, yang menilai bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan tidak terjadi kecurangan selama proses rekapitulasi.
“Bawaslu harus memastikan tidak ada satu pun suara yang dicurangi dalam rekapitulasi berjenjang ini,” tegasnya.
Lanjut Neni, legitimasi hasil Pilgub Jakarta ini tergantung dari bagaimana proses penyelenggaraan dilakukan, dari tahap awal hingga penghitungan suara.
“Hasil pilkada ini harus legitimate, jangan sampai karena Bawaslu lemah, tidak awasi secara serius, manipulasi itu terjadi,” tukas Neni.
