TintaOtentik.Co – Sorotan tajam mewarnai Sidang Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Sejumlah fraksi secara kompak melayangkan kritik keras atas membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai terlalu gemuk dan berpotensi menghambat akselerasi pembangunan di masyarakat.
Kritik menohok salah satunya datang dari Fraksi Partai Demokrat. Mereka mempertanyakan efektivitas kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi anggaran publik.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis, menegaskan angka sisa anggaran yang menembus hampir setengah triliun rupiah tersebut menjadi tanda tanya besar yang butuh jawaban serius dari eksekutif.
“Fraksi Partai Demokrat mencermati adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang cukup besar, yakni senilai Rp478,59 Miliar,” kata Rizki Jonis.
“Angka SiLPA yang mendekati setengah triliun ini menjadi tanda tanya besar bagi kami. Apakah ini murni efisiensi belanja daerah, ataukah cerminan dari perencanaan yang kurang akurat serta lambatnya eksekusi program di lapangan?” cecarnya.
Rizki memaparkan, keraguan fraksinya diperkuat oleh rendahnya serapan beberapa pos anggaran. Atas dasar itu, pihaknya mendesak keterbukaan data serapan anggaran per sektor.
“Mengingat realisasi Belanja Modal berada di angka 93,26% dan Belanja Tidak Terduga hanya 73,55%, Fraksi Demokrat meminta rincian dari OPD mana saja penyumbang SiLPA terbesar ini. Uang rakyat harus berputar untuk rakyat, bukan mengendap di bank,” ketusnya.
Gerindra Soroti Surplus, Fiskal Sehat Tapi Eksekusi Program Belum Maksimal
Senada, Fraksi Partai Gerindra juga menaruh perhatian mendalam pada tata kelola belanja daerah. Meski mengapresiasi total realisasi belanja yang menyentuh 93,32 persen, Gerindra menilai sektor pembangunan dan investasi daerah masih berjalan lambat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati, membeberkan adanya paradoks keuangan di mana proyeksi awal APBD yang dirancang defisit, justru berbalik menjadi surplus besar di akhir tahun.
“Fraksi Partai GERINDRA menilai bahwa realisasi belanja daerah sebesar 93,32 persen menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas penyerapan anggaran, khususnya pada kegiatan pembangunan dan investasi daerah yang belum dapat direalisasikan secara maksimal,” urai Zulfa.
“Hal tersebut tercermin dari kondisi APBD yang pada awalnya diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp110,29 miIiar, namun pada akhir tahun justru menghasilkan surplus sebesar Rp368,29 miIiar,” sambungnya.
Zulfa memandang, kendati lonjakan surplus mengindikasikan kondisi fiskal yang sehat, namun margin angka yang terlalu lebar mengonfirmasi adanya mata rantai perencanaan program yang belum optimal.
“Meskipun surplus tersebut menunjukkan kondisi fiskal yang sehat, Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa surplus yang terlalu besar juga dapat menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan,” ucapnya.
“Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, serta percepatan pelaksanaan program agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Fraksi Partai GERINDRA mencermati besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp478,59 miIiar,” tambahnya.
Sebagai solusi, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot Tangsel untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem pengadaan barang dan jasa serta memperketat evaluasi lapangan.
“Di satu sisi, kondisi tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas kas dan kesehatan fiskal daerah. Namun di sisi lain, SiLPA yang relatif besar perlu menjadi bahan evaluasi bersama karena dapat mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan program di lapangan,” terang Zulfa.
Dengan begitu, Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
Tak lupa memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat.
PKB Bedah Anatomi SiLPA: Pemkot Mahir Cari Duit, Tapi Gagap Belanja
Sentilan tidak kalah tajam dilayangkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari kacamata PKB, melimpahnya sisa dana publik ini merupakan representasi dari tertundanya hak-hak dasar warga Tangsel untuk menikmati fasilitas pembangunan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangsel, Muthmainnah, membedah secara rinci anatomi pembentukan angka SiLPA senilai Rp478,59 miIiar tersebut, yang lahir dari kombinasi surplus pendapatan riil dan akumulasi sisa anggaran tahun lalu.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan perhatian serius terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp478,59 miIiar,” terang Muthmainnah.
Menurut Fraksi PKB nilai tersebut bukanlah angka yang kecil, melainkan hampir setengah triliun rupiah dana publik yang pada akhirnya belum termanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan.
Muthmainnah memaparkan bahwa SiLPA Tahun 2025 terbentuk dari dua sumber utama, yakni pertama, adanya surplus anggaran sebesar Rp368,29 miIiar, yaitu kondisi dimana realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,04 triliun sementara realisasi belanja daerah hanya sebesar Rp4,67 triliun.
Kedua, adanya penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110,29 miIiar. Kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp478,59 miIiar.
“Kami berpandangan bahwa SiLPA harus dibaca secara lebih mendalam dan tidak sekadar dipandang sebagai keberhasilan administratif pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Tak luput, Muthmainnah menyimpulkan bahwa Pemkot Tangsel sebetulnya memiliki kinerja prima dalam menghimpun pendapatan.
Sayangnya, kepiawaian mencari uang itu dinilai timpang karena eksekutif terlihat kurang maksimal dalam merealisasikan program fisik di lapangan.
“Dari perspektif Fraksi PKB, fakta ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesungguhnya memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghimpun pendapatan daerah. Namun kemampuan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan merealisasikan program dan kegiatan pembangunan secara optimal,” kritik Muthmainnah.
“Dengan kata lain, persoalan utama yang perlu dievaluasi bukan terletak pada kemampuan memperoleh pendapatan, melainkan pada kemampuan mengubah pendapatan tersebut menjadi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang mengendap di bank berarti ada peluang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang tertunda.
PKB pun meminta audit penjelasan resmi serta evaluasi total atas skema penyertaan modal daerah.
“Fraksi PKB memandang bahwa setiap rupiah yang tidak terserap pada dasarnya merupakan peluang pembangunan yang tertunda. Di balik besarnya SiLPA tersebut terdapat kemungkinan pembangunan infrastruktur lingkungan yang belum terlaksana, peningkatan fasilitas pendidikan yang belum terealisasi, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum berjalan optimal, maupun pelayanan publik yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” cetus Muthmainnah.
“Oleh karena itu, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang menjadi penyebab utama tingginya SiLPA Tahun Anggaran 2025, termasuk perangkat daerah dan program-program yang menjadi penyumbang terbesar sisa anggaran tersebut,” desaknya.
Menutup pandangan umumnya, Muthmainnah menitipkan pesan krusial bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar memastikan setiap kebijakan investasi daerah dapat diukur dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Laporan: iwan
