TintaOtentik.Co – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyampaikan penghapusan kredit macet 1 juta pelaku UMKM masih menunggu persetujuan dari jajaran direksi baru di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menteri UMKM Maman Abdurrahan mengatakan untuk anggaran sudah bukan menjadi masalah. Sebab, hal tersebut telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing bank.
“Alhamdulillah di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang total kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM dan di masing-masing itu khusus untuk Bank BRI estimasinya kurang lebih sekitar Rp 15,5 triliun itu sudah diketok di RUPS. Artinya dalam konteks isu anggaran untuk penghapusan piutang sudah no issue,” ujar Maman dalam acara Konferensi Pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).
Kendati, Maman jelaskan masih terkendala administrasi. Pihaknya masih menunggu persetujuan dari jajaran direksi masing-masing bank Himbara yang baru saja diangkat.
Namun, para direksi yang baru diangkat ini harus melalui mekanisme persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu sebelum resmi melaksanakan tugasnya, termasuk penandatangan keuangan untuk penghapus utang UMKM.
“Jadi, kita tunggu fit and proper administrasi di OJK. Artinya apa direksi-direksi di Bank Himbara kita belum memiliki otorisasi untuk menandatangani terkait keuangan, menunggu approval dari OJK. Jadi tinggal tunggu saja,” papar Maman.
Maman enggan menerangkan total pelaku UMKM yang telah dihapus saat ini. Meski begitu, Maman memastikan proses penghapusan piutang UMKM terus berjalan.
Sebelumnya, Maman menyebut utang 67 ribu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke bank telah dihapus oleh pemerintah. Menurut Maman, nominal utang yang diputihkan mencapai Rp 2,5 triliun.
Maman menyebut proses penghapusan utang UMKM terus berjalan meskipun banyak tantangannya. Penghapusan utang UMKM, kata dia, bukanlah perkara mudah karena banyak UMKM yang sudah pindah alamat atau pindah KTP.
“Masih terus berjalan, mendekati menuju 67 ribu. Memang verifikasinya rumit sekali karena kan banyak yang mungkin sudah pindah alamat, pindah KTP, macem-macem. (Nilainya) Rp 2,5 triliunan, plus minus,” kata Maman saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Laporan: Tim
