TintaOtentik.Co – Pertanyaan di balik proyek pembangunan yang menyebabkan tumpahan lumpur di Jalan Ciater Raya pada Senin malam (4/5/2026) karena hujan mulai menemui titik terang.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan, Dahlan, mengungkapkan fakta bahwa proyek tersebut hingga saat ini belum mengantongi izin resmi untuk pembangunan.
Proyek tersebut baru sebatas Katenfil Atau yang lebih tepat ditulis Cut and Fill (sering diucapkan katenfil) yang merupakan metode pekerjaan tanah dalam dunia konstruksi, bertujuan untuk meratakan permukaan tanah sebelum dibangun sebuah struktur.
Hal tersebut terungkap setelah pihak Satpol PP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek guna merespons dampak tumpahan tanah yang membahayakan pengguna jalan ketika hujan turun.
“Hasilnya pihak proyek akan membuat saluran sekitar proyek. Mengantisipasi air turun ke jalan raya yang kita miliki,” ujar Dahlan saat memberikan keterangan mengenai langkah darurat, kepada Tintaotentik.co, Selasa (5/5/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai legalitas proyek yang rencananya akan diperuntukkan sebagai pul taksi mobil listrik tersebut, Dahlan menegaskan bahwa proses di lapangan masih sangat dini dan belum masuk ke tahap perizinan konstruksi.
“Perizinan belum dilakukan, baru sebatas Katenfil. Baru kajian, mereka akan membuat usulan. Karena peruntukannya juga nanti buat pul taksi mobil listrik,” ungkapnya.
Dahlan merinci bahwa setelah tahap pemerataan lahan, masih banyak rangkaian perizinan yang harus ditempuh oleh pengembang sebelum bisa melakukan aktivitas pembangunan fisik.
Tahapan tersebut mencakup tinjauan pemanfaatan lahan, izin amdal lalin, hingga kajian banjir.
“Ada file banjir, file amdal lalin, masih banyak itu, pokoknya belum ada izin. Ini kan baru tahap awal mereka melakukan pemerataan agar nanti perizinannya mereka urus. Tergantung di dinas tata ruang diizinkan tidak nantinya,” tegas Kasatpol PP.
Meskipun aktivitas pemerataan tanah sudah berlangsung sejak Oktober 2025 berdasarkan rekomendasi dari pejabat sebelumnya, Dahlan menyebut pihaknya belum bisa mengambil tindakan lebih jauh selama belum ada aktivitas pembangunan fisik di lokasi.
Namun, ia secara tegas meminta pihak pengembang untuk segera melengkapi seluruh persyaratan yang ada.
“Kalau baru pemerataan Satpol PP belum bisa ambil tindakan. Akan tetapi kalau dari pihak proyek sudah ada aktivitas pembangunan baru kami turun. Makanya saya meminta tolong perizinannya diurus, ada beberapa tahapan yang mesti dilengkapi,” pungkasnya.
Laporan: iwan
