TintaOtentik.Co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan meminta pemerintah untuk melakukan kalkulasi secara komprehensif terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi global.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel, Adi Surya yang menilai konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mendorong lonjakan harga minyak dunia dan memicu gejolak pada pasar energi internasional.
“Kondisi ini berpotensi berdampak terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui kenaikan harga energi, meningkatnya biaya distribusi barang, serta tekanan inflasi yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Adi.
Adi Surya mengatakan pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini dengan menghitung secara serius potensi dampak ekonomi global tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.
“Hal ini penting mengingat Kota Tangerang Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan sosial ekonomi. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 2,36 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sekitar 5,09 persen, yang menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terserap dalam pasar kerja,” kata Adi.
Selain itu, lanjut Adi, tingkat ketimpangan ekonomi tercatat mencapai 0,395, yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan berada pada kategori sedang namun tetap perlu diwaspadai.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan menilai bahwa dalam kondisi global yang tidak menentu, kelompok masyarakat yang berada pada lapisan ekonomi bawah akan menjadi pihak yang paling rentan terdampak oleh gejolak harga dan tekanan inflasi.
“Dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu seperti sekarang, pemerintah tidak boleh menunggu sampai dampaknya dirasakan masyarakat. Harus ada kalkulasi sejak dini terhadap potensi tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga energi, distribusi barang, hingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” ungkap Adi Surya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak seperti buruh, pekerja informal, pelaku UMKM, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masyarakat kecil adalah kelompok yang paling cepat merasakan dampak gejolak ekonomi. Karena itu pemerintah daerah harus memastikan program-program perlindungan sosial, pengendalian inflasi daerah, serta stabilitas harga pangan benar-benar berjalan efektif,” tambahnya.
Fraksi PDIP DPRD Kota Tangsel juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap dijalankan secara disiplin, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Dengan langkah antisipatif, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta pengelolaan pemerintahan yang disiplin dan transparan, dampak tekanan ekonomi global dapat diminimalkan sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga” pungkasnya.
Laporan: iwanpose
