TintaOtentik.Co – Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara di dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi.
Beberapa pemerintahan baru memilih jalur ekstrem untuk mengatasi krisis dalam negeri dengan memotong anggaran, mengurangi pegawai negeri, hingga merombak kebijakan ekonomi.
Argentina, Amerika Serikat, Inggris, hingga Vietnam tengah menerapkan perubahan regulasi ekonomi besar-besaran. Seperti apa?
Presiden Argentina Pecat 30 Ribu PNS
Sejak terpilih sebagai Presiden Argentina pada akhir 2023, Javier Milei meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi kontroversial di negaranya, termasuk mengurangi 30 ribu pegawai negeri, hampir 10 persen dari total pegawai federal.
Ini adalah bagian dari langkah mengurangi pengeluaran negara dan memangkas sektor pemerintahan yang dinilai sebagai penyebab kemunduran ekonomi negara tersebut.
Milei bahkan mengancam akan memecat 40 ribu pegawai negeri lainnya jika mereka gagal dalam ujian evaluasi.
Milei, yang dikenal dengan visinya menghapus “la casta” atau elite politik, jurnalis, dan akademisi menganggap pengurangan anggaran ini akan menyelamatkan Argentina dari krisis yang lebih dalam.
Meski angka inflasi turun drastis dari lebih 200 persen menjadi hanya 3 persen per bulan, angka kemiskinan justru meningkat menjadi 53 persen dan menciptakan ketegangan sosial.
Walau kebijakan ini menimbulkan dampak sosial, neraca perdagangan Argentina mencatat surplus selama 13 bulan berturut-turut, terutama karena peningkatan ekspor biji-bijian dan energi.
Negara ini juga berusaha menjadi pengekspor energi bersih, dengan memanfaatkan cadangan minyak dan gas.
AS: Pemangkasan Pegawai dengan Tawaran Buyout
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Elon Musk untuk memangkas anggaran federal.
Ia langsung menerbitkan kebijakan mengakhiri kerja jarak jauh, membekukan perekrutan, dan mempermudah pemecatan pegawai negeri.
Lebih dari 2 juta pegawai PNS ditawari buyout dengan gaji penuh hingga delapan bulan jika mereka mengundurkan diri.
Singkatnya, buyout adalah insentif finansial yang diberikan kepada PNS untuk keluar secara sukarela.
Hingga Jumat 7 Februari 2025, sebanyak 65 ribu pegawai telah menerima tawaran ini. Targetnya, 200 ribu pegawai bersedia mengundurkan diri.
Jika berhasil, ini akan menjadi pemangkasan tenaga kerja terbesar dalam sejarah AS. Paman sam bisa hemat anggaran Rp 1.600 triliun. Di sisi lain seorang pengacara serikat pekerja menyebut rencana Trump dilaksanakan dengan cara “sembarangan” tanpa mempertimbangkan gangguan operasional lembaga yang terdampak.
“Mereka gagal mempertimbangkan keberlangsungan fungsi pemerintahan,” kata pengacara Elena Goldstein.
Elon Musk pun dihujani tuduhan konflik kepentingan, namun Trump terus membelanya dan meminta DOGE segera mengaudit belanja militer hingga menghapus Kementerian Pendidikan.
Sejak dilantik, Trump telah membekukan lembaga bantuan internasional USAID selama 90 hari dan merumahkan para pegawainya. Bantuan kemanusiaan ke berbagai negara pun dihentikan.
Pemerintahnya juga memangkas miliaran dolar dana penelitian biomedis, yang menurut para ilmuwan dapat menghambat inovasi medis.
Trump menandatangani perintah pembekuan anggaran pada 28 Januari 2025 dan mengeklaim langkah itu diperlukan untuk mengurangi pemborosan dan penipuan.
Pada Senin (10/2), putusan Hakim Distrik AS John McConnell Jr menyebut pemerintahan Trump melanggar perintah pengadilan dengan menahan miliaran dolar dana pemerintah.
Sebelumnya, McConnell meminta pemerintah untuk tetap mendanai program yang telah disetujui Kongres.
Namun, Gedung Putih tetap menunda pencairan meski ada gugatan dari 23 jaksa agung negara bagian yang dipimpin Demokrat.
Inggris Efisiensi Birokrasi dengan Pangkas Pegawai
Sejak Desember 2024, pemerintah Inggris juga merencanakan pemangkasan lebih dari 10 ribu pegawai negeri sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Kebijakan ini dilatarbelakangi kenaikan jumlah pegawai selama Brexit dan pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves meminta setiap kementerian mengurangi anggaran sebesar 5 persen, yang kemungkinan besar berdampak pada pengurangan jumlah pegawai.
Saat ini, terdapat 513.000 pegawai negeri sipil di pemerintahan pusat, naik dari 380.000 pada 2016.
Menteri Kantor Kabinet Pat McFadden menegaskan efisiensi lebih penting daripada menetapkan target pengurangan pegawai.
Sementara itu, beberapa kementerian telah menawarkan skema pengunduran diri sukarela.
Perdana Menteri Keir Starmer juga mengkritik budaya birokrasi yang dianggap terlalu nyaman dengan stagnasi, dan itu memicu reaksi keras dari serikat pekerja. Pemerintah Inggris menegaskan reformasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Vietnam Pangkas Kementerian dari 30 Jadi 22
Awal pekan ini, Vietnam mengumumkan pemangkasan 20 persen pegawai negeri demi penghematan sekitar Rp 73 triliun dalam lima tahun.
Negara yang sedang naik daun di Asia Tenggara ini juga mengurangi jumlah kementerian dan lembaga, dari 30 menjadi 22, termasuk di sektor media, kepolisian, dan militer.
Dari pemotongan itu, 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini. Namun, belum jelas apakah akan ada target yang lebih besar yang bisa tercapai.
Sejumlah pegawai yang terkena dampak sudah mulai mencari pekerjaan baru, sementara pemerintah berharap kebijakan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dari 7,1 persen menjadi 8 persen.
Meski demikian, tetap ada kecemasan terhadap tarif yang akan ditetapkan pemerintahan Trump.
Vietnam punya target menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Laporan: Tim
