TintaOtentik.co – Pemerintah Indonesia akan menerima tambahan pinjaman dari Bank Dunia untuk memperkuat pelaksanaan program penataan tata ruang nasional, melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Program (ILAS PP).
Program ini merupakan kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Informasi Geospasial (BIG), dengan masa kerja lima tahun.
“Total loan-nya adalah US$ 653 juta, secara bersama-sama 3 kementerian, dan akan ditambah oleh Bank Dunia tahun depan karena ada 2 kementerian bergabung yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Meski belum mengungkapkan secara rinci besaran tambahan pinjaman tersebut, Nusron menegaskan bahwa pendanaan ini akan digunakan untuk melanjutkan sejumlah program strategis.
Di antaranya adalah percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang responsif terhadap perubahan iklim, yang ditargetkan mencapai 2.000 RDTR hingga 2028 guna mendukung kemudahan layanan investasi.
“Ditargetkan sampai tahun 2028 harus sampai pada 2.000 RDTR se-Indonesia. Dalam rangka untuk memudahkan pelayanan iklim investasi,” katanya.
Selain itu, pendanaan juga akan difokuskan pada penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lanskap, termasuk sosialisasi dan pendaftaran tanah ulayat, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pengukuran batas wilayah hutan, transmigrasi, dan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk menghindari tumpang tindih di masa mendatang.
Program lain yang menjadi bagian dari ILAS PP adalah penetapan batas desa, yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta pengembangan sistem informasi pertanahan dan penilaian oleh ATR/BPN. Nusron juga menjelaskan adanya program pemetaan dasar skala besar untuk mendukung aksi iklim melalui kebijakan satu peta (One Map Policy) yang dijalankan oleh BIG.
“Kalau sudah ada peta besarnya, ini untuk memudahkan pemerintah kabupaten dan kota menyusun RDTR. Karena ongkos dan biaya RDTR, 1 RDTR biasanya itu antara Rp 3 sd 5 miliar, komponen terbesarnya adalah menyusun peta 1 : 5 ribu. Karena kalau tidak ada RDTR dan sebagainya, proses pengajuan izin terutama KKPR menjadi kesulitan dan menjadi lambat,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran program, Nusron menyebutkan telah dimulai proses manajemen proyek dan pengembangan kapasitas sejak 14 April 2025 bersama pihak Bank Dunia. Ia mengakui ada sedikit hambatan dalam proses masuknya anggaran ke dalam APBN akibat efisiensi anggaran.
Sebagai informasi tambahan, Nusron sebelumnya menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menerima dana pinjaman sebesar US$ 353 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun dari total pinjaman yang disepakati.
“Kita US$ 353 juta. Itu (dana) pertama untuk penyusunan RDTR. Kemudian yang kedua untuk peta kadastral. Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya,” ujar Nusron dalam kesempatan terpisah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Ia menambahkan, dana itu juga akan digunakan untuk menetapkan tapal batas dengan kawasan hutan dan wilayah transmigrasi, serta pemetaan dan pendaftaran tanah adat ulayat.
“Tapal batas dengan transmigrasi supaya nggak tabrakan dengan lahan transmigrasi. Kemudian pemetaan dan pendaftaran tanah adat ulayat supaya nggak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Udah itu aja,” imbuhnya.
