TintaOtentik.Co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) yang merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun 2026.
Menkeu menilai analisis lembaga internasional tersebut meleset dan cenderung menciptakan kekhawatiran yang tidak perlu di pasar domestik.
Purbaya, yang merupakan doktor lulusan Purdue University, menyebutkan bahwa penurunan proyeksi dari 4,8% ke 4,7% tersebut seolah-olah memposisikan Indonesia di ambang fase resesi.
Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional jauh lebih tangguh daripada angka yang dipaparkan.
“Tapi yang penting untuk kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang membaik,” tegas Purbaya saat memberikan keterangan pers usai Sidang Debottlenecking ke-6 di Jakarta, Kamis (9/4).
Menteri Keuangan menilai Bank Dunia terlalu reaktif terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Padahal, menurut pantauan pemerintah, tren harga komoditas energi tersebut sudah mulai melandai dan bergerak menuju level normal dalam beberapa hari terakhir.
“Kalau sebulan dari sini harga banyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan ubah prediksinya,” ungkap Purbaya.
Ia bahkan tidak ragu melabeli pemangkasan proyeksi tersebut sebagai sebuah “dosa besar”. Hal ini dikarenakan narasi yang dibangun oleh Bank Dunia dapat memicu sentimen negatif yang kontraproduktif terhadap iklim investasi dan kepercayaan publik di dalam negeri.
“Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka, ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal,” imbuhnya dengan nada menyindir.
Sorotan Bank Dunia Terhadap Risiko Fiskal dan Moneter Indonesia
Sebelumnya, dalam laporan bertajuk East Asia and Pacific (EAP) Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia menjabarkan sejumlah faktor yang dianggap sebagai hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lembaga dengan 189 negara anggota ini menyoroti tingginya sensitivitas ekonomi RI terhadap fluktuasi komoditas global.
Selain faktor eksternal, Bank Dunia juga memberikan catatan khusus terhadap risiko kebijakan fiskal dan moneter di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketidakpastian dalam transisi kebijakan ini dianggap menjadi salah satu alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tidak akan seprogresif perkiraan sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah melalui kementerian keuangan tetap berkomitmen pada jalur percepatan ekonomi melalui penyederhanaan hambatan investasi (debottlenecking) dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Laporan: Tim
