TintaOtentik.co – Demi melepaskan ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan pusat, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI mengambil inisiatif besar dengan merumuskan instrumen alternatif pembiayaan pembangunan melalui penerbitan obligasi daerah.
Sebagai puncak dari rangkaian penyerapan aspirasi publik, diketahui, FPG MPR RI bekerja sama dengan detikcom diagendakan menggelar forum nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Jakarta pada 18–19 November 2026 mendatang.
Agenda paling krusial dalam perhelatan akbar tersebut adalah penyerahan resmi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI.
Dokumen hukum ini disusun secara komprehensif oleh Tim Penyusun Naskah Akademik FPG MPR RI, berlandaskan data valid, kajian mendalam, serta serapan aspirasi dari berbagai daerah melalui gelaran Sarasehan Nasional di Manado, Yogyakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, NTT, Palembang, hingga Pekanbaru.
Ketua FPG MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa proses penyusunan naskah akademik ini merupakan wujud nyata partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan produk perundang-undangan nasional.
“Ini merupakan bentuk public participation dalam proses pembuatan undang-undang. Selama ini kita sering mendengar di media sosial adanya pertanyaan mengenai partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang… Dan inilah yang kita lakukan,” terang Melchias Markus Mekeng dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kehadiran undang-undang khusus yang mengatur obligasi daerah dinilai mendesak guna menghadirkan kepastian hukum, rasa aman, serta perlindungan yang memadai bagi para investor dan pelaku pasar yang menanamkan modalnya pada instrumen keuangan daerah.
Selama ini, potensi pembiayaan melalui instrumen investasi publik tersebut belum tergarap secara maksimal akibat keterbatasan landasan regulasi yang kuat di tingkat pusat.
Forum diskusi di Jakarta nanti dirancang menjadi wadah komprehensif yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan strategis, mulai dari jajaran pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI DPR RI, kalangan akademisi, investor institusi, hingga para praktisi pasar modal.
Selain mengukuhkan prosesi penyerahan naskah akademik, forum ini diharapkan mampu mengakselerasi tingkat literasi keuangan daerah, memetakan tingkat kesiapan fiskal pemda, serta menguji daya tarik instrumen obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di seluruh nusantara.
