TintaOtentik.co – Kegiatan retreat atau pembekalan untuk kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Durasi retreat yang semula direncanakan berlangsung selama dua pekan dipotong menjadi sepekan akibat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa retreat kepala daerah dibiayai melalui anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran, Kemendagri menyesuaikan durasi kegiatan tersebut.
“Dampak efisiensi (anggaran),” kata Bima Arya di Borobudur International Golf & Country Club, kompleks Akmil, Minggu (9/2/2025).
Bima tidak mengungkapkan nominal anggaran yang dipangkas untuk retreat ini, karena masih dalam perhitungan ulang.
“Sudah kami siapkan, tetapi tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Kami ingin sehemat mungkin, seefisien mungkin,” ucapnya.
Diikuti 505 Kepala Daerah, Presiden Dijadwalkan Hadir
Retreat kepala daerah ini akan diikuti 505 kepala daerah yang bakal dilantik pada 20 Februari 2025. Mereka terdiri dari kepala daerah yang terpilih tanpa gugatan dan yang gugatannya tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebanyak 180 tenda penginapan disediakan, yang masing-masing bisa ditempati oleh dua hingga empat kepala daerah. Skema ini berbeda dengan retreat Kabinet Indonesia Maju, di mana satu tenda ditempati oleh satu pejabat kementerian atau kepala badan.
Para kepala daerah nantinya akan masuk melalui gerbang utama Akmil dan mendapat prosesi sambutan dari taruna, seperti yang dilakukan dalam retreat kabinet pemerintahan.
“Presiden hadir, tetapi disesuaikan dengan agenda beliau, apakah di awal, tengah, atau akhir,” ujar Bima.
Fokus Materi: Sinkronisasi Visi-Misi dan Ketahanan Nasional
Retreat ini akan berfokus pada materi inti, yaitu sinkronisasi visi-misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat—Asta Cita, pemahaman tugas, serta ketahanan nasional.
Sebagian besar pemateri berasal dari jajaran menteri dan kepala badan di kabinet pemerintahan Presiden RI serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
“Kepala daerah enggak semua latar belakangnya politisi, ada yang pengusaha, tokoh agama, budayawan. Penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan tupoksi,” kata Bima.
Retreat ini diharapkan menjadi wadah bagi kepala daerah untuk memahami peran mereka dalam menjalankan pemerintahan daerah sekaligus menyelaraskan program dengan visi pembangunan nasional.
