TintaOtentik.co – Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melayangkan usulan berani agar pemerintah segera mengeliminasi pengenaan pajak pada sejumlah instrumen hak pekerja, mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), uang pesangon, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).
Said Iqbal menilai, kebijakan penarikan pajak pada aspek-aspek tersebut sangat tidak adil karena memicu beban ganda (double tax) bagi kaum buruh.
Pasalnya, upah bulanan yang diterima para pekerja sejatinya sudah lebih dulu dipangkas oleh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
“Sebaiknya pajak untuk jaminan hari tua atau JHT dihapus. Begitu pula pajak untuk pesangon, pajak untuk jaminan pensiun, dan pajak THR itu dihapus,” tegas Said Iqbal dalam unggahan di media sosial pribadinya, dikutip Senin (29/6/2026).
Lebih lanjut, ia memaparkan kalkulasi sederhana mengenai tumpang tindihnya beban pajak ini. Pekerja yang menerima upah berkala otomatis sudah menuntaskan kewajiban perpajakannya lewat pemotongan langsung oleh perusahaan.
Ia mencontohkan, seorang pekerja dengan upah Rp5 juta per bulan sudah otomatis terpotong pajak sebelum mengantongi sisa bersihnya. Mirisnya, dari sisa pendapatan yang sudah dipajaki itulah, buruh kembali menyisihkan uang untuk membayar iuran jaminan masa depan mereka.
“Ketika saya menerima upah Rp 5 juta sebulan, upah saya sudah dipotong pajaknya, PPh 21. Setelah dipotong pajak, sisa upah saya saya bayarkan untuk JHT atau jaminan pensiun. Nah, kenapa harus dipajaki lagi? Kan sudah dipotong pada upahnya,” urai Said Iqbal mempertanyakan asas keadilan regulasi tersebut.
Demi mewujudkan ekosistem kebijakan fiskal yang lebih memihak pada kesejahteraan buruh, Said Iqbal menyatakan tidak akan tinggal diam.
Memanfaatkan posisinya di lingkaran dalam pemerintahan, ia berkomitmen untuk mengawal langsung draf reformasi perpajakan ini ke otoritas keuangan negara.
Dirinya memastikan akan segera melayangkan nota resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa demi mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan peninjauan ulang terhadap skema pajak berlapis pada THR, pesangon, pensiun, dan JHT.
“Saya akan mengirim surat kepada Menteri Keuangan Purbaya sebagai penasihat khusus presiden untuk meninjau ulang,” pungkas Said Iqbal.
Langkah taktis ini dinilai menjadi angin segar bagi jutaan pekerja domestik yang selama ini mendambakan perlindungan pendapatan yang lebih utuh di masa tua maupun saat terkena dampak pemutusan hubungan kerja.
