TintaOtentik.Co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menerima kunjungan resmi jajaran Ombudsman RI di Kompleks Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan kualitas pelayanan publik, pengawasan internal bantuan sosial, hingga pembahasan program unggulan pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare).
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan standar pelayanan sosial di tingkat pusat hingga daerah melalui rencana kerja sama yang lebih formal.
“Ke depan, kerja sama ini akan kami tindak lanjuti dengan membuat MoU dan sekaligus membuat roadmap ke depan bagaimana pelayanan ya di lingkungan Kementerian Sosial dan juga tentu dengan daerah bisa seiring sejalan dalam rangka supaya layanan di bidang sosial bisa memenuhi standar-standar yang telah ditentukan,” ujar Gus Ipul.
Sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman, Gus Ipul mengungkapkan tindakan tegas yang telah diambil terhadap sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kemensos.
Sepanjang tahun 2025, tercatat ada 49 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dipecat, sementara ratusan lainnya dijatuhi sanksi peringatan.
Trend ketegasan ini berlanjut hingga tahun 2026, di mana sudah ada empat pendamping PKH yang diberhentikan karena pelanggaran kinerja. Gus Ipul menyebut langkah ini sebagai upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan kualitas layanan kementeriannya.
“Saya sering ulang ini, Pak. Tahun lalu, hampir 500 yang kita berikan surat peringatan satu dan dua, kemudian 49 di antaranya sudah kita berhentikan. Kemudian tahun ini sudah ada empat pendamping PKH yang juga sudah kita berhentikan. Jadi ini adalah bagian tindak lanjut dan rekomendasi dari Ombudsman yang sudah kita kerjakan,” tambahnya.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, memberikan apresiasi atas sikap proaktif Kemensos selama lima tahun terakhir.
Ia menyoroti diskusi mendalam mengenai Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ombudsman berkomitmen untuk mendampingi Kemensos dalam menyusun standar pelayanan agar program tersebut tepat sasaran dan akuntabel.
“Sebetulnya tadi ada diskusi yang saya kira sangat menarik. Kita menyadari salah satu program strategis nasional yang diemban dan digulirkan oleh pemerintahan sekarang Pak Prabowo, itu ada di menteri ini, salah satunya soal Sekolah Rakyat. Tadi kita diskusi,” kata Maneger.
Selain pendidikan rakyat, isu jasa penitipan anak (daycare) juga menjadi poin krusial. Ombudsman mendesak adanya pengawasan ketat dan proses perizinan yang transparan, mengingat layanan ini menyangkut hajat hidup dan keamanan masyarakat luas.
“Tentu Ombudsman sesuai dengan domainnya akan memastikan dan mendorong agar ini hajat hidup masyarakat kita. Karena itu Ombudsman tentu mendorong agar pemerintah, termasuk tentu pemerintah daerah juga untuk memastikan bahwa proses pendaftaran, perizinan, akreditasi, dan pengawasan itu betul-betul harus dilakukan dan sangat mendesak,” pungkas Maneger.
Laporan: Tim
