TintaOtentik.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 mencapai Rp 719 miliar. Ia menjelaskan bahwa jumlah tersebut telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran.
“KPUD anggaran Rp 429.725.922.805 atau 59,75%. Bawaslu Rp 158.919.295.848 atau 22,10%. TNI Rp 38.531.459.000 atau 5,36%. Polri Rp 91.993.554.893 atau 12,79%. Total Rp 719.170.232.546,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Tito menjelaskan bahwa total anggaran tersebut mengalami penurunan dari perkiraan awal. Ia menyebut, pada rapat sebelumnya, Kemendagri memperkirakan biaya PSU Pilkada 2025 bisa mencapai Rp 1 triliun.
“Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp 1 triliun karena ada efisiensi tersebut,” tambahnya.
Ia juga meminta KPU dan Bawaslu untuk melakukan efisiensi anggaran semaksimal mungkin agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami memohon kepada KPU dan Bawaslu agar betul-betul mengajukan efisiensi jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa untuk PSU di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), anggaran dapat dipenuhi melalui APBD pemerintah daerah masing-masing. Bahkan, menurutnya, dalam beberapa kasus, seluruh biaya PSU bisa ditanggung oleh APBD daerah.
“Tadi kita barusan juga menerima konfirmasi lagi kepada PJ Gubernur Papua Pak Ramses Limbong yang menyatakan mereka sudah melakukan efisiensi dan bisa dipenuhi bisa diambil dari APBD Papua,” pungkasnya.
