TintaOtentik.Co – Langkah diplomasi Indonesia di kancah internasional kembali mencatatkan momentum penting. Indonesia kini resmi menjadi nominator tunggal untuk posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2026, setelah mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
Kabar ini disambut optimis oleh Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. Ia menilai posisi strategis ini merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat daya tawar di mata dunia sekaligus memberikan klarifikasi atas berbagai isu sensitif yang kerap menyudutkan tanah air.
Sarana Diplomasi dan Perbaikan Citra
Soleh juga mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia sering menjadi sorotan komunitas internasional terkait dinamika HAM domestik. Dengan menjabat sebagai pemimpin Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki platform yang lebih kuat untuk memberikan penjelasan yang berimbang.
“Misalnya soal Papua, soal orang hilang. Kan penyudutan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti,” ujar Soleh, dikutip Minggu, (28/12/2024).
Menurutnya, jabatan ini bukan sekadar posisi formal, melainkan instrumen diplomasi untuk membangun “propaganda positif” demi memperbaiki reputasi bangsa. Jika berhasil mengemban amanah ini, tingkat kepercayaan global terhadap Indonesia dipastikan akan melonjak tajam.
Bahkan, mantan anggota DPRD Jawa Barat ini melihat peluang yang lebih besar di masa depan. Berbekal modal populasi yang besar serta status sebagai salah satu negara dengan basis umat Muslim terbanyak, Indonesia dinilai layak membidik posisi di jajaran Dewan Keamanan Tetap PBB.
Dukungan Kawasan dan Peran ‘Bridge-Builder’
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan negara-negara Asia Pasifik yang telah bulat menunjuk Indonesia sebagai calon tunggal.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa pencalonan ini merupakan pengakuan dunia terhadap rekam jejak Indonesia dalam memperjuangkan agenda kemanusiaan.
“Penetapan ini tentunya mencerminkan dukungan dan kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global, termasuk rekam jejak Indonesia sebagai bridge-builder dalam isu-isu HAM,” jelas Yvonne melalui keterangan resminya.
Kehadiran Indonesia sebagai “jembatan” dalam berbagai konflik dan isu HAM global menjadi alasan kuat mengapa dukungan kawasan mengalir deras bagi RI untuk memimpin lembaga tinggi PBB tersebut pada 2026 mendatang.
Laporan: Tim
